Aksi dimulai di Mapolda Kalbar, di mana massa berorasi di luar gedung. Tapi rakyat tidak puas hanya berdiri di luar. Mereka menembus batas dan berhasil masuk ke halaman Mapolda, menuntut pertanggungjawaban pejabat kepolisian yang dianggap gagal menjalankan tugas dan melindungi hak rakyat.
Setelah itu, massa bergerak ke Kantor DPRD Kalbar, berharap wakil rakyat mendengar suara mereka. Namun, tidak satu pun perwakilan hadir. Ketidakhadiran ini menjadi bukti bahwa wakil rakyat terlalu sibuk diam dan menutup mata dari aspirasi rakyatnya sendiri.
Di tengah aksi, mahasiswa menegur Kapolresta Kota Pontianak secara langsung. Dengan lantang mereka berteriak, “Tolonglah Pak, kami tidak menggunakan senjata, jangan seenaknya memperlakukan para massa!” Teguran itu menegaskan ketidakpercayaan rakyat terhadap aparat yang seharusnya melindungi, bukan menakuti warganya.
Pihak kepolisian sempat membentang spanduk peringatan pertama: “Harus kondusif, jangan terprovokasi.” Namun spanduk itu hanya menjadi simbol formalitas. Rakyat menolak intimidasi dan tetap menuntut keadilan, karena kata-kata tanpa tindakan nyata tidak akan menenangkan kemarahan publik.
Rakyat menegaskan tuntutan mereka:
1. Mengecam represifitas aparat yang merusak demokrasi dan menindas hak rakyat.
2. Meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Kalbar Irjen Pipit Rismanto.
3. Meminta Kapolri mencopot Kapolresta Pontianak Kombes Suyono atas kegagalan menghadapi massa aksi.
4. Menolak penggunaan atribut dan peralatan represif yang berpotensi melukai rakyat.
5. Menuntaskan rapor merah Polda Kalbar, sebagai evaluasi menyeluruh atas kegagalan mereka menjaga keamanan dan hak rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kapolda maupun Kapolresta Pontianak. Aksi rakyat hari ini menunjukkan, suara rakyat tidak bisa diabaikan. Aparat yang gagal menjalankan tugasnya harus segera mempertanggungjawabkan kegagalan, atau rakyat akan terus menuntut keadilan.
reporter;johandi
Redaksi.jejakkalbar.web.id
